Menguak Sejarah Kesultanan Kotawaringin

Kesultanan Kotawaringin, satu-satunya kerajaan yang pernah ada di Prop Kalteng, bahkan masih terpelihara dengan baik. Bahkan semasa penjajahan Belanda, daerah ini luput dari rencana pengkristenan Dayak Besar. Hingga kini kita dapat melihat dan menyaksikan situs beserta benda-benda peninggalannya. Ternyata pendiriannya bermaterai darah manusia, termaktub dalam Panti Darah Janji Samaya.

Menyusuri Sungai Arut sepanjang ratusan kilometer yang membelah Kota Pangkalan Bun, sampailah kita di Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Astana Al Noorsari-nya yang masih berdiri kokoh. Astana Al Noorsari adalah cikal bakal Kesultanan Kotawaringin sebelum pusat kekuasaannya pindah ke Pangkalan Bun tahun 1679 M/1171 H.

Di daerah ini, kita juga masih akan menemukan catatan sejarah lainnya. Terdapat makam Sultan-sultan Kotawaringin yang bertulisan huruf Arab Melayu, makam Kyai Gede seorang tokoh penyebar agama Islam sekitar abad ke 16. Kita juga dapat menemukan bangunan Masjid Djami Kotawaringin yang masih terbilang kokoh, meski hampir seusia ketika Kyai Gede menyebarkan Islam di daerah ini.

Dan, menapak tilas satu-satunya kerajaan yang pernah ada di propinsi Kalteng ini, memerlukan waktu cukup panjang, satu setengah jam dari Kota Pangkalan Bun dengan transportasi speed boat. Tak cuma itu, karena membicarakan Kesultanan Kotawaringin yang masih memiliki benang merah dengan kerajaan Banjar, tidak boleh tidak harus merunut sejarah kerajaan Banjar hingga kekuasaan Belanda turut bercokol di daerah ini.

Seperti dituturkan Gusti Djendro Suseno yang masih keturunan Raja ke VII Gusti Sultanul Baladuddin Gelar Pangeran Ratu Begawan, keturunan Raja Banjarlah yang mula pertama membangun Kesultanan Kotawaringin.

"Kesultanan Kotawaringin memiliki benang merah sejarah sangat kuat dengan Kerajaan Banjar, hal itu tak dapat dinafikan," ungkap Djendro Suseno yang juga anggota DPRD Tk II Kotawaringin Barat dari Fraksi Golkar. Namun dalam perjalanan selanjutnya, tak terelakkan terjadi asimilasi atau percampuran dengan masyarakat setempat yang notabene adalah Suku Dayak.

Jadi menurutnya, tak dapat dipungkiri, masyarakat yang kini bermukim memenuhi seantero Kab Kotawaringin Barat, sebagian besar adalah juga anak cucu keturunan Suku Dayak. "Untuk mempererat jalinan kerjasama dan memantapkan kekuasaan, kala itu anak-anak kepala suku atau demang diambil sebagai istri mendampingi sang raja walau posisinya bukan sebagai istri pertama," imbuhnya.

Pangeran Adipati Anta Kasuma

Adalah Sultan Musta'inubillah Raja Kerajaan Banjar yang berputra lima orang, diantaranya empat orang laki-laki yaitu Pangeran Adipati Tuha, Pangeran Adipati Anum, Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional), Pangeran Adipati Anta Kasuma dan Puteri Ratu Aju. Karena masing-masing Putra Mahkota berminat menjadi Sultan sebagai pemegang tertinggi tampuk kerajaan, membuat sang ayah harus berpikir bijaksana.

Akhirnya, merasa bukan putra tertua, Pangeran Adipati Anta Kasuma yang memiliki keberanian dan semangat tinggi untuk menjadi seorang pemimpin, bertekat pergi mencari tempat dan mendirikan kerajaan baru. Dan memang, Pangeran Adipati Tuha lah sebagai putra tertua yang akhirnya memegang tampuk kekuasaan kerajaan Banjar.

Dengan restu kedua orang tua serta pejabat-pejabat Kerajaan Banjar, berangkatlah dia beserta pengawal dan beberapa perangkat peralatan kerajaan. Menggunakan perahu layar kerajaan, bertolaklah mereka menuju arah barat menyusuri pesisir pantai. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, banyak tempat yang disinggahi antara lain Teluk Sebangau, Pagatan Mendawai, Sampit dan Kuala Pembuang.

Rombongan Pangeran Adipati meneruskan pelayaran ke arah barat, sampai akhirnya mendarat di sebuah daerah, dinamakan Kuala Pembuang. Daerah ini sudah ada penghuninya yang juga berkiblat di bawah kepemimpinan Kerajaan Banjar, sehingga kehadiran rombongan yang bermaksud mendirikan kerajaan baru ini ditolak oleh masyarakat setempat.

Panti Darah Janji Samaya

Tanpa mengenal putus asa, dengan semangat tinggi rombongan Pangeran Adipati kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, perjalanan tidak lagi menyusuri pantai tapi menuju hulu sungai hingga akhirnya sampai ke sebuah desa yang dinamakan Desa Pandau. Walau Desa Pandau telah dihuni masyarakat Suku Dayak yang dikenal dengan Suku Gambu, Arut, Anom dan lainnya sebanyak sembilan macam suku, di bawah kepemimpinan Demang Petinggi di Umpang menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati.

Seperti juga tertulis dalam catatan sejarah "Sekilas mengenang lahirnya Kerajaan Kotawaringin dan Kabupaten Kotawaringin Barat" yang diterbitkan Humas dan Penerangan Setwilda Kobar 2001, Demang Petinggi sebagai kepala Suku Dayak menyerukan pada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati. Seruan Demang Petinggi ini didasarkan keinginan untuk mengangkat Pangeran sebagai raja tapi dengan syarat raja harus memperlakukan mereka bukan sebagai hamba, tetapi sebagai pembantu utama dan kawan terdekat atau sebagai saudara yang baik. Rakyat tidak akan menyembah sujud kehadapan Pangeran Adipati.

"Usulan ini ditimbang dan diterima baik oleh Pangeran dan seluruh rombongan," ujar Djendro diiyakan Gusti Rasyidin yang juga anak keturunan kesultanan ini. Selepas persetujuan itu, dari pihak Suku Dayak Arut mengusulkan agar perjanjian ini bukan sekedar di bibir saja, melainkan harus bermaterai darah manusia yang diambil dari seorang dari Suku Dayak Arut dan seorang dari rombongan Pangeran Adipati Anta Kasuma.

"Perjanjian itu dinamakan Panti Darah Janji Samaya yang berarti perjanjian yang dikokohkan dengan tetesan darah yang bercampur jadi satu," ungkap Gusti Rasyidin yang ketika wawancara berlangsung ditemani Nurhadi dan Ahmad Yusuf di Astana Al Noorsari Kotawaringin Lama.

Dengan tersendat-sendat, coba dia paparkan bagaimana perjanjian bermaterai darah itu berlangsung. Menurutnya, memang agak sukar diterima oleh akal, hanya demi sebuah janji harus mengorbankan dua manusia. Namun demikianlah adat yang berlaku, maka masing-masing kedua belah pihak menarik salah seorang pengikutnya untuk dijadikan korban perjanjian.

Sebelum kedua calon korban berdiri siap untuk dikorbankan, mereka mengambil sebuah batu yang harus ditancapkan ke tanah. Batu ini sebagai bukti atau perlambang turun temurun saksi sepanjang masa telah terjadi ikatan persaudaraan antara Suku Dayak dengan rombongan Pangeran Adipati dari Kerajaan Banjar. Dengan melakukan upacara adat yang hikmat, kedua calon korban berdiri di samping batu saksi yang kini dikenal dengan "Batu Pertahanan". Calon korban dari Suku Dayak berdiri menghadap ke hulu asal datangnya dan calon korban dari rombongan Pangeran berdiri menghadap ke hilir menunjukkan asal kedatangannya.

Selesai upacara sumpah setia, Kepala Suku Dayak mencabut mandaunya dan ditusukkan menembus ke dada korbannya, darah pun memancur deras. Korban dari pihak Pangeran Adipati pun ditusuk sehingga kedua darah korban ini memancur bersilang dan menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah.

"Percampuran darah yang disaksikan kedua pihak inilah yang dimaksudkan untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam mewujudkan rencana bersama, membangun kerajaan," imbuh Rasyidin.

Terbentuk Kerajaan

Meski telah disepakati perjanjian antara kedua belah pihak, namun Desa Pandau masih dianggap belum cocok untuk membangun kerajaan baru. Kedua rombongan yang telah terpadu dalam "Panti Janji Darah Samaya" milir mengikuti aliran Sungai Arut, kemudian mudik Sungai Lamandau, mencari daerah paling pas untuk membangun kerajaan. Akhirnya, sampailah mereka di daerah yang meyakinkan yaitu Tanjung Pangkalan Batu yang kemudian hari dikenal sebagai Kotawaringin Lama. Berhentilah rombongan dan untuk beristirahat mereka membuat rumah di atas air yang biasa disebut "lanting".

"Ketika Pangeran Adipati naik ke darat, bertemulah dia dengan Kyai Gede seorang ulama penyebar agama Islam yang sudah lebih dulu tinggal di daerah itu," papar Rasyidin. Dan menurutnya, atas usulan Kyai Gede jugalah masyarakat sekitar yang dipimpin kepala suku, tidak perlu lagi membayar upeti ke Kerajaan Banjar, tapi ke Pangeran Adipati Anta Kasuma yang memimpin langsung Kerajaan Kotawaringin sebagai raja pertamanya.

Kerajaan Kotawaringin yang berbasis Islam dengan didukung Kyai Gede sebagai Mangkubumi kerajaan, sebagaimana dipaparkan Gusti Djendro Suseno melakukan pencampuran dengan masyarakat suku asli yang masih menganut agama nenek moyang dan ini berlangsung hingga raja-raja berikutnya. Tercatat raja-raja yang berkuasa setelah kepemimpinan Pangeran Adipati Anta Kasuma. Pangeran Mas Adipati putra Pangeran Anta Kasuma yang menggantikan ayahndanya setelah wafat, berkuasa dari 920-941 H. Kemudian Pangeran Panambahan Anum (942-975 H), Pangeran Prabu Anum (975-1005 H), Pangeran Adipati Anum (1005-1050 H), Pangeran Penghulu (1050-1069 H), Gusti Sultanul Baladuddin Gelar Pangeran Ratu Begawan (1069-1116 H), Gusti Musaddam Gelar Pangeran Ratu Anum Kusuma (1116-1171 H).

Namun dalam perjalanan selanjutnya, ketika ibukota kerajaan pindah ke Pangkalan Bun di bawah kepemimpinan Pangeran Ratu Imanuddin, yang menurut Djendro Suseno, pemerintahannya sangat pro pada pihak Belanda. Sehingga hubungannya dengan orang-orang Kotawaringin Lama menjadi tidak harmonis, karena Kotawaringin lama sangat kontra dengan penjajah Belanda.

Setelah kepemimpinan Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin, menyusul bertahta Pangeran Ratu Achmad Hermansyah (1265-1281 H), Gusti Muhammad Sanusi Gelar Pra kasuma Yudha (1265-1281 H), Pangeran Pakusukma Negara (1281-1325 H), Pangeran Samudra Gelar Pangeran Ratu Sukma Alamsyah (1325-1332 H) dan Pangeran Muhammad Gelar Pangeran Ratu Kasuma Anum Alamsyah (1332-1350 H).

"Pemindahan ibukota kerajaan ke Pangkalan Bun ini yang dijadikan sebagai titik tolak lahirnya Kabupaten Kotawaringin Barat, tahun 1679 M yang terbagi atas Kec Arut Selatan, Delang, Lamandau, Kotawaringin Lama, Arut Utara, dan Balai Lama," lanjutnya bernada miris karena sejarah yang sepertinya tidak berpihak pada pendahulunya.